Monthly Archives: April 2010

b.indonesia (korupsi)


Nama : ade syifa f dewi
Kelas : 2eb03
Npm : 21208473

Korupsi di Indonesia

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik,
terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli
mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang
pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan
negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.
Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya.
Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat
diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang
eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang
pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus
diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang
memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.
Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang
berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat
dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata
masyarakat.
Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma
sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara,
tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri
yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada
masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol
sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin
berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha
pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka
semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk
melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan
yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang
atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan
dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan
berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan
masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang
kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material).
Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi
harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya
preventif maupun yang represif.

1. Pengertian korupsi.
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari
struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya
mempunyai makna yang sama.
Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah
pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap
sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan
formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk
memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan
yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan
mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.
Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan
melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan
mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan
si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk
balas jasa juga termasuk dalam korupsi.
Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga
yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada
keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai
hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan
yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah
tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi
dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

2. Sebab-sebab korupsi
Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan
dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan
moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2
%), hambatan struktur sosial (7,08 %).
Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi
adalah sebagai berikut :
a. Peninggalan pemerintahan kolonial.
b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
c. Gaji yang rendah.
d. Persepsi yang populer.
e. Pengaturan yang bertele-tele.
f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi
yaitu :
a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah
dengan upeti atau suap.
d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan
dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat
dihindarkan.
f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan
korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi
pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.
Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab
terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :
1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,
administrasi yang lamban dan sebagainya.
2. Warisan pemerintahan kolonial.
3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak
ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah.

3. Akibat-akibat korupsi.
Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :
1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman
modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,
menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas
administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.
Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah
ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,
memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha
terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam
kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat
korupsi diatas adalah sebagai berikut :
1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap
perusahaan, gangguan penanaman modal.
2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,
hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,
hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan
kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.
Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi
kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

4. Upaya penanggulangan korupsi.
Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin
mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan
terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu
mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies
the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung
jawab.
Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang
masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.
Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk
menanggulangi korupsi sebagai berikut :
a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah
pembayaran tertentu.
b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah
pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan,
wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling
bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara
jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan
meningkatkan ancaman.
e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi
dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban
korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya
ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi
kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.
Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized)
tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal
dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk
kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi
haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan
dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman
hukuman kepada pelaku-pelakunya.
Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan
korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan
administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih
disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras,
kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh
mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial
ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi
harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat
lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak
pula.
Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara
pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi
deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat
masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan
timbulnya korupsi.
Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :
1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan
partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan
nasional.
3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak
korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum
tindak korupsi.
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui
penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan
bukan berdasarkan sistem “ascription”.
7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran
administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab
etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok
dengan pengenaan pajak yang tinggi.
Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi
korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para
koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal
yang memalukan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya
penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :
a. Preventif.
1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi
pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara
milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri
sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan
pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa
oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap
jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa
mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa
pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam
memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk
kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung
disalahgunakan.
6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of
belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa
peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu
berusaha berbuat yang terbaik.
b. Represif.
1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

KESIMPULAN
1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai
demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.
2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak
sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.
3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan
(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun
etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik
negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan
penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut
kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau
atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan
kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial,
menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai.
Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang
berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan
herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

Simon, Herbert. 1982. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta.
PT. Bina Aksara.

Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.
Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.

Bellone, Carl.1980.Organization Theory and The New Public Administration. United
States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/ Toronto.

Frederickson, George, H. 1984. Administrasi Negara Baru. Terjemahan. Jakarta.
LP3ES. Cetakan Pertama.

Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.

Iklan

b.indonesia (pegadaian)


PEGADAIAN

SEJARAH PEGADAIAN

Usaha gadai di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Van Leening di zaman VOC yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan harta gerak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk usaha pegadaian banyak mengalami perubahan demikian pula dengan status pengelolaannya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Staatblad 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901, maka pada tanggal 1 April 1901 berdirilah Kantor Pegadaian yang berarti menjadi Lembaga Resmi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1961 No.178, berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Pegadain. Dalam perkembangannya, pada tahun 1969 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha negara menjadi tiga bentuk perusahaan yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).Sejalan dengan ini, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian (PERUM Pegadaian No.7 tanggal 11 Maret 1969).
Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau kekayaannya pun bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam memberikan keleluasan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah No. 10 April 1990. Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan Pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan Pegadaian yang bukan saja makin meningkatkan kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani pendapatan dan laba perusaha

A. Pengertian,
dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan.dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin membeli tidak dapat di cukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus di penuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbaga sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk di penuhi, apalagi jika harus di penuhi lewat lembaga perbankan.namun jika dana yang di butuhkan relative kecil tidak jadi masalah,karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat,mulai dari pinjaman ke tetangga,sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang di jaminkan akan di tebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
Dan dari pengertian di atas dapat di simpulkan usaha gadai memiliki cirri-ciri sbb:
1. terdapat barang-barang berharga yang di gadaikan
2. nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang di gadaikan
3. barang yang di gadaikan dapat ditebus kembali

B. asal mula pegadaian
usaha pegadaian di Indonesia di mulai pada zaman penjajahan belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya dijalankan pada pihak swasta namun dalam perkembangan usaha pegadaian ini di ambil alih oleh pemerintah hindia belanda dan di jadikan perusahaan Negara.
Di zaman kemerdekaan pemerintah republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan undang-undang No.19 Prp.1960. perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan peraturan pemerintah RI No.7 tahun 1969 PN pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) kemudian pada tanggal 10 april 1990 berdasarkan peraturan pemerintah no.10 tahun 1990 Perjan pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah perum pegadaian.
Sampai kini, pegadaianlah yang menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

C. keuntungan usaha gadai
tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yangf bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yag dibebankan lebih ringan jika di bandingkan dengan para pelepas uang atau tukang rentenir.hal ini di lakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “ menyelesaikan masalah tanpa masalah “.
Keuntungan pegadaian adalah pihak pegadai tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.
Kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relative lebih lama. Kemudian di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk di penuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya.
Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut di gunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus di buat dengan serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.sanksinya adalah jaminan yang disimpan akan di lelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah di berikan.
Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika di bandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:
1) waktu byang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini di sebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit
2) persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
3) pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut di gunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

D. besarnya jumlah pinjaman
besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan ( barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal ( bunga pinjaman ) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman yaitu A,B,C dan D. sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

E. Barang jaminan
Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80-90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.
Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sbb :
1. barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain :
a. emas
b. perak
c. intan
d. berlian
e. mutiara
f. platina
g. jam
2. barang-barang berupa kendaraan seperti:
a. mobil (termasuk bajaj dan bemo)
b. sepeda motor
c. sepeda biasa (termasuk becak)
3. barang- barang elektronika antara lain:
a. televise
b. Radio
c. Radio tape
d. Video
e. Computer
f. Kulkas
g. Tustel
h. Mesin tik
4. mesin-mesin seperti:
a. mesin jahit
b. mesin kapal motor
5. barang-barang keperluan Rumah tangga seperti:
a. barang tekstil, berupa pakaian,permadani atau kain batik.
b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang di jaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat di pergunakan atau bernilai.hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan di lelang sebagai penggantinya.

2 misi utama
a. Menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai.
b. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kantor cabang
Perkembangan jumlah cabang senantiasa meningkat, di mana tahun 1990 sebanyak 505,tahun 1991 sebanyak 527, tahun 1992 sebanyak 543, tahun 1993 sebanyak 559, tahun 1994 sebanyak 565, tahun 1995 sebanyak 583. setiap tahun diharapkan dapat di buka cabang baru sebamyak 15 cabang. Sebagian besar ada di P.jawa (389) dan madura,sumatera 73 cabang, Kalimantan 23 cabang, Surabaya 23 cabang, sulawesi 40 cabang, maluku & irian 8 cabang, bali 13 cabang, BTB 19 cabang dan NTT 16 cabang ( termasuk dili 2).
Untuk mengendalikan kegiatan operasional, kantor pusat di atur oleh 12 kantor daerah dan 2 kantor perwakilan daerah yang membawahi 35 sampai 45 cabang pegadaian.

Kegiatan usaha
 Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hokum gadai.
 Melayani jasa taksiran tentang nilai dan kualitas benda-benda berharga ( emas, intan, berlian).
 Melayani jasa titipan benda dan surat-surat berharga.
 Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan gadung kantor pertokoan dengan system bangun, kelola dan alih di atas tanah milik pegadaian.
 Melayani kredit pegawai, unit took emas dan penyaluran perak.

Sumber dana
1. Modal sendiri,modal awal pegadaian senilai Rp.205 milyar dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai penyertaan modal pemerintah.
2. Pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan
3. Pinjaman jangka panjang dari KLBI
4. Penerbitan obligasi, emisi obligasi I sebesar Rp.50 milyar pada 1993 dengan bunga 17.5 % untuk tahun pertama dan mengambang untuk tahun ke dua sampai dengan tahun kelima. Di tahun 1994 dilakukan kembali emisi obligasi senilai Rp.258 milyar dengan bunga 13 % pada bulan pertama.

Prosedur memperoleh pinjaman

kredit yang diperoleh dari perum pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor pegadaian dengan membawa barang-barang jaminan.
Mayoritas barang jaminan terdiri dari perhiasaan emas berlian (terutama dicabag-cabag kota besar) . selebihnya adalah kendaraan roda dua dan mobil, elektronika serta peralatan rumah tangga lainnya.barang jaminan diserahkan pada petugas penaksir,setalah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu ke kasir untuk menerima kredit yang di ajukan. Penetapan uang pinjaman dapat mencapai sekitar 84% – 89% dari nilai taksiran.

Prosedur pengembalian pinjaman
Setiap saat uang pinjaman dapat di lunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Proses pengembalian kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan, memakan waktu kurang lebih 15 menit serta tidak di kenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya asuransi. Caranya, nasabah langsung membawa uang dan surat pinjaman menemui kasir. Tidak lama kemudian petugas akan menyerahkan barang-barang yang di jaminkan.

Lelang barang jaminan
Jika sampai batas waktu kredit nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan di lelang pada bulan ke 5. pelelangan di laksanakan oleh pegadaian sendiri (staatsblad tahun 1920 no. 133). Tanggal lelang di umumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah di lelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah di kurangi uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang.
Apabila kredit belum dapat di kembalikan pada waktunya dapat di perpanjang dengan cara di cicil atau gadai ualang. Kedua cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.
Jika setelah di lelang terjadi kelebihan maka kelebihan dapat di ambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan di tentukan selama 1 tahun setelah tanggal lelang. Apabila dalam waktu yang di tentukan tidak di ambil maka uang kelebihan ( kadaluarsa) akan menjadi milik perusahaan.

Dalam rangka pencapaian misi public service plus profit, manajmen melakukan cara:
1. menyekolahkan pegawai dalam pendidikan formal (MM/MBA) maupun non formal (DPT,Penaksir,Pengelola Cabang, Middle management,Sekretaris, Statistik, dll).
2. menghargai pegawai yang atas inisiatif sendiri melanjutkan kuliah/ sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
3. mewajibkan setiap atasan selaku manager SDM untuk membina, mendidik dan melatih para pegawai bawahannya secara langsung.

Nasabah utama
Berbagai lapisan masyarakat dapat memanfaatkan jasa pegadaian. Namun, sejalan dengan misinya, prioritas di berikan kepada masyarakat ekonomi lemah baik yang berpenghasilan tetap maupun yang tidak tetap. Kredit pegadaian bersifat multipropose baik untuk kebutuhan produktif , semi produktif maupun konsumtif.
Berdasarkan profesi, nasabah pegadaian mayoritas dari petani (52%) kemudian pedagang (16%), nelayan 6%, industri rumah tangga/kecil 2% dan lain-lain 24 %. Jumlah nasabahnya sbb: tahun 1991 sebanyak 3.156 juta ; 1992 sebanyak 3.294 juta ; 1993 sebanyak 3.343 juta ; 1994 sebanyak 4.198 juta ; 1995 sebanyak 4.757 juta.

1. perum pegadaian, laporan keuangan pegadaian, 1996.
2. perum pegadaian, prospektus, Jakarta, juni 1996
3. siamat, dahlan, manajemen lembaga keuangan, intermedia,1995