Deregulasi perbankan tahun 1970-1990

PAKET DEREGULASI PERBANKAN TAHUN 1980-1990an

v     Memasuki dekade 1980an ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak resesi dunia

v     PDB turun drastis & neraca pembayaran memburuk

v     Kebijakan yang ditempuh:

v     Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-

v     Melakukan deregulasi sektor moneter & perbankan dengan berbagai jenis paket kbijakan.

v     Paket Deregulasi:

  • Paket Deregulasi 1 Juni 1983
  • Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjaman
  • Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit
  • Pengendalian moneter tidak langsung

v     Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988

  • Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana
  • Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru,pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank, perluasan tabungan.
  • Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%
  • Penyempurnaan Open Market Operation

v     Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989

  • Memuat peleburan usaha  (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.

v     Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990

  • Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif & peningkatan pengerahan dana masyarakat.
  • Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK
  • Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil & perorangan

v     Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991

  • Kelanjutan Pakto 27 1988
  • Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential
  • Pengawasan & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien.
  • Pemisahan antara pemilikan bank & manajemen bank secara professional

v     Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993

  • Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha
  • Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi
  • Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank

4. PERIODE PASCA DEREGULASI

v     ERA KRISIS MONETER

  • Diawali krisis nilai tukar pada pertegahan 1997
  • PDB pada tahun 1998 turun hingga -13,68%, pada tahun 1997 PDB sebesar 4,65%
  • Laju inflasi melonjak menjadi 77,63%, dibandingkan 11,05% pada tahun 1997
  • Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi, al:
    • Adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik, dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik & pengelola bank
    • Sistem pengawasan BI yang kurang efektif
    • Besarnya pemberian kredit & jaminan secara langsung atau tidak lansung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet & pelanggaran BMPK
    • Lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktifnya & peningkatan risiko yang dihadapi bank
    • Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan
    • 1 Nopember 1997 memulai langkah program penyehatan perbankan, dengan melikuidasi 16 bank yang insolvent
    • Memberikan BLBI
    • Rekapitalisasi di sektor perbankan & sektor riil dengan memperoleh dukungan teknis & keuangan dari IMF

v     Pemulihan Perbankan

  • Semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan
  • Meningkatnya non performing assets terutama portfolio kredit
  • Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah, yang berakhir dengan pengambilalihan  atau bank take over (BTO), Pembekuan Kegiatan Operasional (BBO), Pembekuan Kegiatan Usaha (BBU).
  • Penandatangana LOI dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998
  • Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan:
    • Melaksanakan program penjaminan pemerintah
    • Membentuk BPPN pada 27 Januari 1998 dengan keppres no. 27 th 1998 dan dikukuhkan dalam UU no. 10 th 1998
    • Melaksanakan rekapitalisasi perbankan

Analisa:

Menurut saya paket deregulasi yang di luncurkan selama ini masih belum aktif,memasuki periode ini,perbankan sebagai bagian dari system keuangan harus menyesuainkan usahanya dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah,Bagi bank-bank beroperasi di kota besar, kini tinggal bagaimana memanfaatkan pasar yang sangat potensial tersebut dengan berbagai strategi promosi yang memikat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s